MATERI

A. Lembaga Pemerintahan Desa dan Kecamatan

1. Pemerintahan Desa

Pernahkah kamu mengunjungi suatu desa?
Tahukah kamu yang dimaksud dengan desa? Di
manakah letak dan bagaimana suasana desa?
Jika kita mendengar kata desa, yang muncul
adalah sebuah tempat yang hijau dan letaknya jauh
dari kota. Namun, sebenarnya desa tidak hanya
terletak di kaki gunung, di dekat pantai, bahkan di
pinggiran sebuah kota pun ada desa.

Masyarakat di wilayah perdesaan memegang
erat sistem persaudaraan antarindividu. Dengan
demikian, hampir semua orang yang ada di desa
tersebut saling mengenal satu sama lainnya.
Kehidupan sehari-hari mereka masih tradisional.
Pada umumnya, masyarakat desa bermata
pencarian sebagai petani, nelayan, buruh tani,
berladang, dan beternak.

Penyebutan desa di Indonesia berbeda-beda
pada setiap daerahnya. Ada yang me nyebutnya
“Nagari”, seperti di Sumatra Barat, “Gampong”
di Nanggroe Aceh Darussalam, “Lembang” di
Sulawesi Selatan, “Kampung” di Kalimantan
Selatan dan Papua, dan “Negeri” di Maluku.
Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang.
Siapakah yang menjalankan pemerintahan
di desa? Desa merupakan bagian dari sebuah
kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh seorang
kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh
masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata
cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah
yang berpedoman pada peraturan pemerintah.
Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri
sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam
tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk
satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu,
ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon
kepala desa.

Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/
wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah
dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan
gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari
hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk
diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah
“bengkok” atau tanah “carik”. Setelah masa
jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan
kepada pemerintah. Dengan demikian, kepala
desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung
jawab, di antaranya:

a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa , membina perekonomian desa;
b. membina kehidupan masyarakat desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat desa;
d. mendamaikan perselisihan yang terjadi pada
masyarakat di desa;
e. mewakili desanya baik di dalam dan di luar
pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa dibentuk Badan Per musyawaratan Desa
(BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai
adat istiadat dan menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
desa serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota
BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan.
Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah
untuk mencapai mufakat.

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga
kemasya rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan
oleh peraturan desa. Pembentukannya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Tugas lembaga tersebut adalah membantu
pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat
desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat
Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan
Karang Taruna.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa yang memadukan kegiatan
pemerintahan desa yang dilakukan secara
gotong royong.

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat
setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan
musyawarah anggota masyarakat.
Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah
desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan
pengendalian pembangunan desa. Selain
itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD
dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Misalnya, untuk mencegah banjir LKMD dapat
mengusulkan pembangunan tanggul atau dam
kepada pemerintahan desa.

Pada pemerintahan desa terdapat organisasi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga
di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh
istri kepala desa atau lurah.

PKK ber tujuan memberdayakan keluarga,
meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian
keluarga. Misalnya, PKK mem beri bantuan sosial,
pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu
(Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau
mengadakan peng obatan gratis.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi
kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna
merupakan organisasi pemuda atau pelajar SMP
dan SMA di suatu desa atau kelurahan. Tujuan
dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan
kepada para remaja untuk menjadi individu
mandiri dan memiliki keterampilan.
Pembinaan pemuda desa bertujuan agar
pemuda desa, terutama pemuda putus sekolah,
dapat memperoleh keahlian di bidang tertentu.
Misalnya, pembinaan dalam bidang elektronika,
kesenian, olahraga, atau lingkungan hidup.

Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah
Rukun Warga (RW), desa, dan kecamatan.
Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi
muda desa untuk menyalurkan pendapat
dan kreativitasnya. Karang Taruna merupakan
lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah
pembinaan kepala desa dan camat. Karang
Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan
di antara generasi muda.

Adapun sumber pendapatan desa adalah
sebagai berikut.
a. Pendapatan asli desa yang meliputi:
1) hasil usaha desa;
2) hasil kekayaan desa;
3) hasil swadaya dan partisipasi;
4) hasil gotong royong.
b. Bantuan pemerintah kabupaten, meliputi
bagian perolehan pajak dan retribusi daerah,
serta dana perimbangan keuangan pusat
dan tingkat daerah.
c. Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi.
d. Sumbangan pihak ketiga, misalnya berupa
dana hibah.
e. Pinjaman desa

Sumber pendapatan desa dikelola melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan
oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman
pada APBD yang ditetapkan Bupati.
Dengan demikian, pada dasarnya, kepala
desa bertanggung jawab kepada rakyat desa.
Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok
pertanggungjawabannya. Oleh karena itu,
wewenangnya tidak boleh disalahgunakan.
Nah, kamu sekarang sudah paham tentang
pemerintahan desa, tetapi apa bedanya dengan
pemerintahan kelurahan? Selanjutnya, akan
dipelajari tentang pemerintahan kelurahan.

2. Pemerintahan Kelurahan

Setelah kamu memahami desa, kita akan
mempelajari kelurahan. Apa yang kamu ketahui
tentang kelurahan? Di manakah letak kelurahan? Pemerintahan kelurahan berbeda dengan
pemerintahan desa. Kelurahan biasanya terdapat di
daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan
dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya.
Kepala kelurahan sering disebut Lurah.
Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah.
Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang mampu dan cakap dalam menjalankan
tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas
usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil
yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan
menguasai pengetahuan tentang pemerintahan.

Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai
beberapa tugas yang harus dilaksanakan.
Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat
di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas
yang lain. Nah, apa saja tugas-tugas seorang
lurah? Ayo, kita pelajari bersama-sama.
Lurah mempunyai tugas, di antaranya:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan
kelurahan;
b. memberdayakan masyarakat;
c. melayani masyarakat;
d. menyelenggarakan sistem keamanan agar
masyarakat tenteram dan tertib;
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di masyarakat;

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah
bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui camat. Lurah dibantu oleh beberapa
perangkat kelurahan yang bertanggung jawab
kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan
dari beberapa Rukun Warga (RW).

Sejak 1998, pemerintah pusat mencanangkan
Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) dan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan).
PNPM dilaksanakan dalam upaya mengentaskan
kemiskin an, perluasan kesempatan kerja di
perdesaan, peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan,
dan kemandirian masyarakat perdesaan.
Pemerintahan desa atau kelurahan harus ikut
berperan agar program pemberdayaan masyarakat
dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan desa atau
kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat.

Perbedaan antara desa dan kelurahan, dapat
kamu lihat dalam tabel berikut.

Setelah kamu memahami perbedaan antara
desa dan kelurahan, kita lanjutkan pembahasan
materi pada pemerintahan kecamatan.

3. Pemerintahan Kecamatan

Wilayah kecamatan merupakan gabungan
dari beberapa desa dan atau kelurahan. Berbeda
dengan kepala desa dan lurah, kecamatan
dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan
tugasnya camat dibantu oleh sekretaris camat
(sekcam).

Adapun seorang camat mempunyai tugas
sebagai berikut.
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat.

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum.
c. Mengoordinasikan penerapan dan pene gakan
peraturan perundang-undangan.
d. Mengoordinasikan penyelenggaraan pe -
meliharaan prasana dan fasilitas pelayanan,                    Mengoordinasikan penyelenggaraan dari
semua kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.
e. Membina penyelenggaraan pemerintahan
desa atau kelurahan.
f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya. Juga yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa dan atau kelurahan.

Camat diangkat oleh bupati/walikota atas
usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Seorang
camat harus berasal dari pegawai negeri
sipil yang menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan.
Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu
perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan
bertanggung jawab kepada camat. Camat harus mem pertanggungjawabkan
tugas-tugasnya kepada bupati/walikota melalui
sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan
demikian, camat tidak dapat bertindak dan
berperilaku secara sewenang-wenang dalam
menjalankan tugasnya.

B. Susunan Pemerintahan Desa dan Kecamatan

1. Pemerintahan Desa
Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa
dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa
tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di
desa. Perangkat desa umumnya adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa
Salah satu perangkat desa ialah sekretaris
desa yang bertugas mengurus administrasi di
desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran
atau surat keterangan. Sekretaris desa merupakan
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai
fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama
kepala desa, menampung, dan menyalurkan
aspirasi (pendapat) masyarakat.
Anggota BPD adalah wakil penduduk desa
bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi
anggota BPD dengan cara musyawarah dan
mufakat. Masa jabatannya adalah enam tahun
yang dapat dipilih lagi untuk satu kali masa
jabatan berikutnya, sama seperti kepala desa.
Hal apa saja yang menjadi urusan perangkat
desa? Perangkat desa merupakan badan yang
ada di desa dengan tujuan membantu urusan
dalam pemerintahan desa. Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai berikut.

a. Urusan tingkat pemerintahan yang sudah
ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya,
mengangkat ketua RW dan RT.
b. Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan
tersebut diserahkan pengaturannya ke desa.
Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan atau pemerintah
kabupaten/kota. Misalnya, membantu
mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat Desa.

d. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan
ke desa. Misalnya, pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD.
Dengan demikian, pemerintahan desa
berperan bagi kehidupan masyarakat di desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat.
Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah
susunan pemerintahan desa berikut.

2. Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah gabungan
dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan
di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur
pemerintahan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat.


Dalam menjalankan semua perencanaan
pem bangunan di kelurahan terdapat Dewan
Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi
sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang
rencana pembangunan di wilayahnya. Adapun
yang menjadi tata urusan dalam kelurahan dapat
dilihat dalam susunan pemerintahan kelurahan
berikut ini.

3. Pemerintahan di Kecamatan

Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur
yang mempunyai peranan penting. Ketiga unsur
tersebut adalah sebagai berikut.

a. Camat

Camat merupakan kepala wilayah kecamatan.
Tugas camat adalah menjalankan sebagian
wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan
kepada camat untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. Misalnya, pembangunan sekolah,
pemeliharaan jalan kecamatan, pemberdayaan
masyarakat, dan sumber daya kecamatan.
Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul
sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai
negeri sipil. Syaratnya, yaitu harus menguasai
pengetahuan teknis tentang pemerintahan dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

b. Komando Rayon Militer

Harus diketahui bahwa selama ini ada yang
menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Di kecamatan, tugas untuk
menjaga keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayon Militer (Koramil). Mereka bertugas
menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala
gangguan dan ancaman, baik itu yang datang
dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan
bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

c. Kepala Kepolisian Sektor

Kamu pasti tahu apa itu polisi. Mereka dapat
ditemui di jalan raya, orang menyebutnya Polisi Lalu
Lintas. Nah, untuk wilayah kecamatan kantor polisi
yang ada di sana biasa disebut dengan Polsek.

Dengan demikian, sistem pemerintahan
kecamatan memiliki beberapa perangkat yang
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
yang dilakukan oleh seorang camat. Selain ketiga
unsur tersebut, ada beberapa lembaga yang
dinamakan seksi atau bagian untuk menjalankan
pemerin tahan di wilayah kecamatan.
Setiap seksi atau bagian tersebut dipimpin
oleh seorang kepala seksi/kepala bagian yang
bertanggung jawab kepada camat dengan
koordinasi sekretaris kecamatan. Semua bagian
atau seksi yang ada pada pemerintahan di
kecamatan memiliki tugas dan fungsi masingmasing.
Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah
susunan pemerintahan kecamatan berikut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: